BANTEN — Sejumlah tokoh asal Sulawesi Selatan kini mengisi kursi dewan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya. Mereka tersebar di sektor pertambangan, telekomunikasi, hingga industri semen. Kepercayaan ini diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada periode 2024 hingga 2025.
Mengawasi Tambang hingga Jaringan Internet
Salah satu nama yang menonjol adalah Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. Jenderal bintang tiga yang pernah memimpin Polda Jawa Timur dan Polda Metro Jaya ini kini menjabat sebagai Komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Perusahaan itu merupakan holding yang mengelola sumber daya mineral dan batu bara nasional, membawahi PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Bukit Asam.
Di sektor telekomunikasi, PT Telkom Akses—anak usaha Telkom yang membangun infrastruktur broadband—memiliki komisaris independen baru. Adalah Dr. Arry Abdi Syalman, S.I.Kom., M.H., seorang profesional muda yang juga aktif di organisasi Jurnalis Online Indonesia (JOIN). Latar belakangnya di bidang komunikasi strategis dan keamanan siber dinilai relevan untuk mengawasi ekspansi jaringan internet nasional.
Politisi Tiga Periode Pimpin Komisaris Semen Tonasa
Sementara itu, PT Semen Tonasa, produsen semen terbesar di Indonesia Timur yang berlokasi di Kabupaten Pangkep, Sulsel, dipimpin oleh Komisaris Utama baru. Melalui RUPSLB pada 15 Agustus 2025, Dr. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn., resmi menduduki jabatan tersebut. Politisi asal Kabupaten Bone ini memiliki pengalaman panjang di Senayan sebagai anggota DPR RI selama tiga periode (2009–2024).
Selain tiga nama di atas, masih ada lima figur lain yang masuk dalam daftar. Mereka memiliki latar belakang beragam: ada yang berasal dari akademisi, kedokteran, hingga birokrat. Namun, kesamaan mereka adalah jejak rekam yang kuat di organisasi masing-masing.
Mengapa Posisi Komisaris Penting?
Dewan komisaris tidak sekadar mengawasi direksi. Dalam tata kelola perusahaan, mereka berperan memberi nasihat strategis dan memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip good corporate governance (GCG). Dengan masuknya putra daerah ke posisi ini, diharapkan ada perspektif lokal yang memperkuat pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Masuknya nama-nama ini juga menunjukkan bahwa kader asal Sulsel semakin diperhitungkan di panggung korporasi negara. Dari mantan jenderal polisi yang mengawasi tambang, hingga politisi yang memimpin pengawasan pabrik semen, semuanya kini memegang kendali atas aset negara yang bernilai triliunan rupiah.
Artikel ini telah ditayangkan di Makassar Terkini.
