TANGERANG — Sepuluh wajah baru kini resmi bertugas sebagai Jurusita Pajak Daerah di lingkungan Bapenda Kabupaten Tangerang. Pelantikan yang digelar di kantor bupati itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius mengejar potensi pajak yang selama ini mungkin lolos dari penagihan. Bupati Moch. Maesyal Rasyid langsung memberikan arahan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik.
Bupati: Tugas Bukan Sekadar Tagih, Tapi Jaga Etika
Dalam sambutannya, Maesyal menekankan bahwa menjadi jurusita pajak bukan sekadar soal menagih. Profesionalisme, integritas, dan etika pelayanan menjadi harga mati. Ia meminta para jurusita untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif sebelum beralih ke tindakan hukum.
"Jalankan wewenang sesuai tugas pokok dan fungsi serta aturan yang berlaku. Junjung tinggi etika, kedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan profesional. Pegang teguh sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan," kata Maesyal dalam rilis yang diterima redaksi.
Pesan ini penting. Di lapangan, jurusita kerap berhadapan langsung dengan wajib pajak yang mungkin resisten. Pendekatan yang kasar justru bisa kontraproduktif dan merusak citra pemerintah daerah.
Mengapa Baru Sekarang? Ini Jawaban Pemkab
Kehadiran 10 jurusita ini bukan tanpa alasan. Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan. Selama ini, penagihan pajak daerah mungkin belum optimal karena keterbatasan personel yang memiliki wewenang penyitaan.
"Kehadiran Jurusita Pajak Daerah diharapkan dapat mendukung optimalisasi PAD Kabupaten Tangerang melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pelaksanaan penagihan yang sesuai ketentuan," ujar Slamet.
Dengan adanya tim khusus ini, pemerintah daerah berharap potensi penerimaan yang selama ini mengendap bisa segera tertagih. Ujungnya, anggaran pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang bisa lebih maksimal.
Target PAD: Menggali Potensi yang Tersembunyi
Bupati Maesyal menilai, pengangkatan para jurusita ini menjadi langkah baru untuk menjawab tantangan perpajakan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Ia optimistis, dengan penegakan hukum yang lebih tegas, kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
"Potensi-potensi pendapatan daerah harus bisa digali lebih maksimal dalam rangka mendukung peningkatan PAD Kabupaten Tangerang," tegasnya.
Namun, pertanyaan besarnya tetap ada: apakah dengan 10 orang saja cukup untuk menagih ribuan wajib pajak di Kabupaten Tangerang? Atau ini baru langkah awal dari rencana yang lebih besar? Warga dan pelaku usaha di Tangerang tentu berharap penagihan ini dilakukan secara adil dan tidak membebani sektor usaha kecil yang sedang berjuang.
