BANTEN — Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Keputusan ini dipicu memanasnya konflik geopolitik AS-Iran yang sempat mendorong harga minyak dunia menembus level US$126 per barel.
Agung Budiono, Direktur Eksekutif Center for Energy and Resources (CERAH), mengatakan kenaikan ini bukan sekadar penyesuaian harga biasa. Menurutnya, ini bukti nyata bahwa struktur energi nasional yang masih mengandalkan fosil selalu menjadi korban pertama saat terjadi gejolak global.
“Masyarakat akan terus menghadapi risiko kenaikan harga BBM setiap kali gejolak global terjadi, kecuali pemerintah serius mengurangi ketergantungan tersebut dengan diversifikasi energi terbarukan,” kata Agung dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Sejarah Berulang: Dari Krisis 2008 hingga Konflik Rusia-Ukraina
Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Pada Juli 2008, saat krisis finansial global dan harga minyak menyentuh US$145 per barel, harga BBM nonsubsidi naik menjadi Rp12.000 per liter.
Kemudian, saat konflik Rusia-Ukraina memanas pada 2022, harga minyak mencapai US$140 per barel dan mengerek harga BBM nonsubsidi menjadi Rp13.000 per liter. Kini, di tengah ketegangan AS-Iran, harga Pertamax menembus level tertinggi sepanjang masa.
Agung menjelaskan, akar masalahnya ada pada produksi minyak bumi domestik yang terus menurun, sementara kebutuhan energi justru meningkat. Akibatnya, Indonesia makin bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar.
Bauran Energi Terbarukan Masih Jauh dari Target
Pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan target ambisius: bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035 sesuai visi Presiden Prabowo. Namun realisasinya masih jauh dari harapan.
Per kuartal I-2026, Kementerian ESDM mencatat realisasi bauran energi terbarukan baru 18,3 persen. Angka ini naik tipis dari 15,75 persen di akhir tahun lalu.
Agung mengingatkan, kenaikan 2,5 persen itu perlu dicermati. Sebab, data ESDM menunjukkan angka tersebut masih mencakup biomassa dan biodiesel—yang justru berisiko mendorong deforestasi dan memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar kotor.
“Pemerintah harus fokus merealisasikan rencana PLTS 100 GW yang digagas Presiden Prabowo. Kementerian ESDM baru membuka diskusi untuk 17 GW sebagai pilot project, dan ini harus benar-benar berjalan,” tegas Agung.
Insentif Kendaraan Listrik Tertunda, Adopsi EV Terhambat
Manager Program & Policy CERAH Wicaksono Gitawan menyoroti kebijakan insentif kendaraan listrik yang mandek. Pemerintah menunda pemberian insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik—terdiri dari 100 ribu mobil dan 100 ribu motor.
“Harusnya insentif ini dimulai awal Juni tanpa perlu menunda. Pemerintah bisa memulainya dengan fokus memberikan insentif ke motor listrik dulu agar lebih mudah diadopsi kalangan menengah,” ujar Wicaksono.
Menurutnya, percepatan adopsi kendaraan listrik harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan. Jika tidak, manfaat elektrifikasi tidak akan optimal dan Indonesia tetap rentan terhadap gejolak harga minyak global.
